Dahlan Iskan bos Jawa Pos

Siapa saja yang aktivitas dan profesinya bergerak di bidang media tentu mengenal sosok Dahlan Iskan. Ia adalah bos Jawa Pos yang masih aktif menulis. Suatu hal yang bos-bos media besar lainnya tidak melakukannya. Tulisannya ketika mengalami transplatasi hati muncul di media Jawa Pos-nya selama beberapa episode bersambung. Puncaknya etika kisahnya dibedah di acara Kick Andy.

Baru-baru ini Dahlan Iskan antara Senin, 28 April sampai Rabu 29 April 2008 menulis serial lagi yaitu tujuh tahun JPIP (The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomy) yang menurut saya idenya segar, menggugah dan inovatif. Saya baru tahu juga bahwa Jawa Pos memiliki tim litbang yang sangat kreatif. Selama ini media nasional yang tim Litbangnya berjalan dengan baik adalah Kompas (setidaknya menurutku). Ternyata Jawa Pos juga punya yang tidak kalah bagusnya dalam perannya membangun bangsa.

JPIP yang sepenuhnya dibiayai oleh Jawa Pos ini sudah tujuh tahun menyelenggarakan riset, supervisi, monitoring secara kontinu penerapan otonomi daerah di 38 kota dan Kabupaten se-Jawa Timur.

Dalam hasil riset disebutkan bahwa kabupaten-kabupaten itu sudah hebat dalam melaksanakan program mikro, tetapi tidak berdaya ketika menghadapi masalah makro. Berbagai terobosan mulai dari pelayanan puskesmas, subsidi biaya sekolah, pelayanan ijin satu atap, perbaikan jalan dan lain-lain menjadi hal yang marak terjadi di era ontonomi. Daerah yang satu tidak mau ketinggalan jika tetangganya unggul dalam aspek pelayanan tertentu.

Yang menarik adalah, dalam tulisannya Dahlan Iskan tersebut adalah dokter spesialis bedah di Indonesia ternyata baru ada 2000 orang. Sebanyak 200 orang ada di Jawa Timur. Jumlah tersebut sangat tidak mencukupi untuk peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Dan daerah tidak berdaya dalam mengatasi masalah ini. Setiap tahun Fakultas Kedokteran Unair hanya mampu menghasilkan 8-10 dokter spesialis bedah. Itu artinya dalam 10 tahun ke depan, hanya bertambah 100 orang. Tentunya masalah ini tidak bisa diatasi daerah sendiri, tapi kebijakannya harus makro.

Dalam kajian selanjutnya disebutkan bahwa ketika daerah maju, diusulkan provinsi dihapus secara bertahap. Ketika masalah mikro bisa ditangani daerah langsung, sedangkan masalah makro ditangani pemerintah pusat, lantas dimanakah porsi kerja Provinsi? Jika dicari-cari pasti ada tugasnya, tapi apakah itu penting dan signifikan? Yang terjadi adalah birokrasi semakin panjang.

Ulasan-ulasan dari JPIP semoga nantinya bisa dibukukan sehingga ide-ide dan terobosannya bisa dipelajari dan menjadi bahan pertimbangan. Sebagaimana buku ganti hatinya Dahlan Iskan, orang akan mengambil banyak pelajaran dari ide dan pengalamannya yang memang menarik. Semoga penelitian seperti ini selalu ada dan banyak hal kreatif bisa dipersembahkan anak bangsa. <Hnf

Tag: dahlan iskan, jawa pos, otonomi award