Menjemput Talenta Terbaik

”Di masa lalu, para pekerja dengan talenta terbaik memasuki banyak bidang seperti kedokteran, sektor pemerintahan, riset, dan perusahaan,” (Stiglitz , ekonom AS peraih Nobel Ekonomi 2001)

Sewaktu lulus, beberapa teman di Teknik UGM dengan IP cumlaude mendapat tawaran langsung bekerja di perusahaan besar luar negeri seperti Exxon Mobil, TOTAL, Schlumberger, dll. Ada pula yang mendapat tawaran beasiswa S2 ke Prancis dengan biaya TOTAL. Sementara yang lain tak kalah pamornya yaitu sebelum lulus langsung ditawari kerja Freeport.

Lalu bagaimana dengan sektor pemerintahan, dalam hal ini PNS dan pegawai BUMN? Apakah pemerintah dengan antusias menjemput bola talenta terbaik bangsa ini ke sumbernya? Ah, jangan ditanya! Kita sama-sama tahu kawan. Tanpa mencari pun sudah banyak yang memburunya. Test CPNS diserbu puluhan bahkan puluhan ribu orang. Di salah satu Kementrian yang melakukan rekruitmen beberapa waktu lalu dengan kuota 300 yang dibutuhkan, yang mendaftar 30.000-an ribu orang. Lebih ketat daripada UMPTN (SPMB). Alasan klasik, PNS aman, nyaman dan sulit di PHK. Cekckckc…

Pola rektuitmennya masih amburadul. Masih ada yang sekedar menampung tanpa membuat renstra yang matang. Sebuah contoh nyata di Kota Batu. Dalam gedung megah yang beranggotakan 25 anggota dewan itu, ada 100 PNS. Artinya 1 anggota dewan dilayani 4 orang PNS. Di satker lain bahkan ada yang kursi dan meja 1 untuk dua orang PNS. Belum lagi menggaji tenaga honorer yang berjumlah 900 orang yang setahun menghabiskan APBD 6 M tanpa suatu kerja yang relatif produktif (Jawa Pos). Sesuatu hal yang HARAM di swasta.

Dengan tantangan yang monoton, birokrasi yang berbelit-belit dan gaji yang tidak kompetitif, PNS sangat tidak menarik bagi talenta muda terbaik itu. Apa yang akan didapat? Bagi teman saya yang saat ini masih di swasta, menjadi PNS sangat tidak menantang dan bergengsi. Yang pasti kata bu Menkeu jadi birokrat tidak mungkin bisa kaya. Jadi kalo mau mencari kekayaan jangan jadi abdi rakyat, pegawai pemerintah.

Disetarakan dengan Swasta

Reformasi birokrasi itu sudah digulirkan sejak awal tahun 2000-an. Dan sejak 2008 sudah dilakukan pilot project-nya di Kementrian Keuangan. Dari sisi tantangan, gaji, efisiensi dan produktfitas mulai disetarakan dengan swasta. Misalnya dalam hal gaji eselon 1 di kementrian bisa jadi sama dengan gaji level GM atau Manajer di perusahaan bonafit seperti Medco, Astra, atau Bakrie. Sekian PNS harus diberhentikan karena dianggap berlebih pegawainya. Akan lebih baik jika berani potong satu generasi. Lakukan tanpa gejolak, seperti yang dilakukan Kuntoro Mangunsubroto pada PT Timah dengan logika kapal tua yang mau tenggelamnya. Efek kebijakan ini adalah membuat “organisasi raksasa” yang mengayomi ratusan juta nasib rakyat bangsa ini bisa digerakkan oleh orang-orang kompeten yang punya keahlian di bidangnya dengan lincah dan efisien. Orang-orang yang berintegritas harus direkrut dan HRD konsen dengan pengembangan SDM itu.

Berikutnya adalah ancaman resiko juga harus besar. Sebanding dengan gaji yang sudah diperoleh. Jangan sampai pembolos, pemalas, penipu, koruptor, yang saat ini masih lekat dengan citra PNS hanya memperoleh SP 1, 2, 3 dan teguran-teguran (kayak sapaan) saja. Apalagi ada yang berzina, selingkuh tapi tetap dibiarkan saja dengan alasan sulit memecat PNS. Apa kata akhirat?

Tikus Harus Dibunuh, Tapi Lumbung Padi Jangan Dibakar (saran dari mas Atma dan Zudi di thread sebelah diterima :p)

Emosi! Marah! Nggak masuk dinalar! Mungkin itulah yang banyak dialami oleh orang-orang yang gemas akan kasus Gayus yang menjadi pemberitaan media akhir-akhir ini. Gaji udah gedhe, bahkan 6x lipat dari PNS pada umumnya, kok bisa-bisanya? Itulah kalau manusia lengket dengan harta. Apapun yang didapat tidak akan puas. Bukankah yang penting adalah apa yang bisa kita nikmati dan kita syukuri, bukan apa yang bisa kita dapatkan?

Karena kegeraman itu, sampai-sampai ada gerakan boikot bayar pajak. Ketika saya menanyakan hal ini kepada teman saya yang kebetulan lulusan STAN dan kerja di Ditjen Pajak, tanggapannya sangat enteng. “Ya nggak papa, orang-orang yang memboikot bayar pajak itu memang sedang menemukan momentum yang tepat mengungkapkan kegeramannya selama ini. Mungkin saja sebagiannya selama ini memang tidak membayar pajak. Tapi jelas, hal ini tidak akan dibiarkan dalam waktu yang lama. Kecewa boleh, tapi tidak harus diungkapkan dengan hal yang tidak produktif. Kita bernegara punya aturan yang harus ditegakkan, bagi kami juga tentunya, dan bagi masyarakat pada umumnya”.

Ini memang momentum yang tepat bagi semua untuk berbenah. Kita sepakat bahwa tikus itu harus dibersihkan dan kita harusnya tidak perlu sampai membakar lumbung itu. Kita sepakat akan zero tolerance yang harus ditegakkan kepada semua abdi rakyat yang digaji oleh rakyat. Kalau perlu hukuman mati bagi penghianat itu. Korut telah menghukum mati 2 pejabatnya, Pak Nam Gi (Kepala Departemen Perencanaan dan Keuangan) dan Seo Gwan Hee (Menteri Pertanian) di tahun 1997 karena dinilai gagal menjalankan programnya. Pak Nam Gi karena jadi kambing hitam atas devaluasi mata uang yang membuat rakyat marah, sedangkan Seo Gwan Hee karena tidak berhasil mengatasi kelaparan. Terlepas dari unsur politis, orang tidak akan begitu mudahnya menerima jabatan, apalagi berebut mencarinya. Akal sehat akan digunakan berpikir sekian kali dalam menerima amanah itu.

Saya masih yakin dan percaya bahwa masih banyak orang-orang baik yang terus berusaha berbuat baik dan berjuang disana, disini dan di semua tempat. Kadangkala mereka menang, kadangkala mereka kalah. Namun seringnnya kalahnya bukan karena salah, tapi karena harus ikut menanggung kesalahan. Kalau ada anjuran bijak bilang, orang boleh salah tapi nggak boleh bohong. Orang yang keteraluan itu sudah salah, bohong lagi! Toh begitu, tantangan itu tidak harus membuat mundur yang jelas hanya terbentang lorong gelap di belakang sana. Di depan samar-samar cahaya itu berpendar.

Teruslah berjuang kawan!